Pringsewu,www.delikhukum.net – Langkah Pemerintah dengan berbagai skema bantuannya dalam penanggulangan Covid-19 telah banyak dirasakan masyarakat.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan lainnya telah berjalan baik dengan konsisten sesuai ketentuannya.
Namun kini masyarakat khususnya di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung cukup dibuat tercengang dan mengeluh ketika dihadapkan pada kenyataan adanya Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Pringsewu, terlebih lagi minimnya sosialisasi informasi kepada masyarakat.
Pasalnya, kenaikan pajak yang mencapai 300% tersebut juga berbarengan disaat warga masyarakat tengah menghadapi Pandemi Covid – 19 yang belum kunjung usai.
Seperti yang disampaikan oleh Supriyono Kepala Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, hampir setiap hari warga mengungkapkan keberatannya bahkan protes perihal kenaikan pajak tersebut, Kamis (9/7/2020).
“PBB Pekon Karangsari naiknya menyentuh hingga 300 Persen, mula dari yang nilainya Rp. 37 Juta kini menjadi Rp. 147 Juta, ini kan kesannya kurang logis”, keluhnya.
Supriyono juga menemukan dengan adanya persamaan pada kelas PBB yang dimana luas bidang sama namun nilai pajaknya sama walau berbeda kelas.
“Bukan keberatan masalah naik pajaknya, tetapi Kami yang di bawah dipertanyakan oleh warga, karena yang merasa keberatan ya warga dan bukan Kepala Pekon yang hanya bertugas menarik, namun dengan kondisi yang saat ini sudah pasti banyak warga menjerit”, tutur Kakon Karangsari.
Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas terkait dapat lebih mensosialisasikan informasi kenaikan PBB Kabupaten Pringsewu dengan berbagai opsi tanpa mengkesampingkan Protokol Kesehatan, supaya tidak terbangun opini liar ditengah-tengah masyarakat dengan minimnya informasi yang didapat, ditambah dalam kondisi tengah melawan Pandemi Covid-19 kini.(Ria//Tim)
