DR. Dr. Hj. Endang Budiati, M.kes : Fhoto Istimewa
Pringsewu, www.delikhukum.net – Belum adanya surat perintah tugas (SPT) membuat Inspektorat Kabupaten Pringsewu tumpul dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di kecamatan pagelaran terkait beberapa pekon yang ramai di beritakan media.
Inspektur Kabupaten Pringsewu DR.dr.Endang Budiati saat dikonfirmasi media ini selasa 15/10 sambungan ponselnya berkaitan dengan masalah Pekon Tanjung Dalam mengatakan, pemeriksaan yang dilaksanakan belum selesai.
“Pemeriksaan belum selesai dan pastinya nanti di tahap kedua ini akan kembali kita lakukan pemeriksaan. Sebab, tenaga yang ada juga cukup terbatas”, sebut Endang Budiati.
Menurut Endang, bicara tentang pengawasan Dana Desa (DD) proses dan tahapannya berjenjang, mulai dari kecamatan, DPMP (dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon), Inspektorat dan BPK RI.
“Jadi coba, tanya camat pagelarnya dulu seperti apa, terus tanya DPMP juga seperti apa. Kalau mereka tidak bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah pengawasan DD ini, baru tanya ke Inspektorat”, tandas Endang.
Endang menegaskan, bila memang terjadi dugaan ketidakberesan dalam proses pelaksanaan fisik di Pekon Tanjung Dalam sebut Endang, silahkan dilaporkan langsung ke kantor Inspektorat.
“Suruh saja warganya laporan ke inspektorat, nanti akan kita tindaklanjuti”, tandas Endang.
Ditempat terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Maliyan ayub mengatakan bicara soal pengawasan inspektorat, tapi kalau DPMP hanya supervisi di bidang administrasi.
“Kalau terjadinya kekurangan volume bukan ranah kita tapi ranahnya inspektorat, kita hanya sifatnya administrasi seperti SPJ laporan, “Singkatnya.(Tim)
