Pringsewu, www.delikhukum.net – Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang seharusnya menjadi puncak demokrasi Indonesia, kini tercoreng oleh skandal money politik yang melibatkan YDH, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi dari Partai NasDem Dapil 3 Pringsewu. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah LSM Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) menemukan bukti praktik suap yang dilakukan oleh tim sukses YDH kepada pemilih. Rabu 14 Februari 2024
Wahyudi, Ketua LSM Gepak, mengecam keras tindakan YDH dan mengungkapkan bahwa timnya siap melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan aparat penegak hukum. Menurut informasi yang diperoleh, tim sukses YDH teridentifikasi mendatangi rumah-rumah pemilih, menawarkan amplop berisi uang tunai sejumlah 50 ribu rupiah sebagai “imbalan” dukungan.
Praktik money politik ini jelas melanggar prinsip demokrasi serta Undang-Undang Pemilu yang melarang segala bentuk transaksi finansial untuk mempengaruhi keputusan pemilih. Bawaslu Provinsi telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran ini sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus ini menambah daftar panjang catatan kelam dalam pesta demokrasi nasional, menunjukkan bahwa masih ada oknum yang mencoba memenangkan kontestasi politik melalui cara-cara yang tidak terhormat. Praktik money politik seperti ini tidak hanya menciderai esensi demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat yang tergiur iming-iming materi dan merusak fondasi demokrasi.
Masyarakat diharapkan untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran materi semacam ini. Pesta demokrasi adalah kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik, yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Adanya praktik money politik hanya akan mengaburkan esensi tersebut dan menjauhkan Indonesia dari cita-cita demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.
Para pemangku kebijakan dan masyarakat harus bersatu padu untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku money politik menjadi kunci utama dalam usaha ini.
Sementara itu, YDH yang dikonfirmasi melalui WhatsApp dengan nomor pribadinya 0811-7965-XXXX belum memberikan tanggapan atas kasus yang menyeret namanya. Masyarakat dan pemangku kebijakan menantikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. (*)
