Pringsewu,www.delikhukum.net – Dugaan pungli dengan dalih pengkondisian Pembuatan LPJ yang dilakukan oleh Dw dan Rd selaku Pendamping Program Sanitasi terhadap KSM mulai terbuka kebenarannya.
Pasalnya program sanitasi yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Pringsewu ini diduga menjadi ajang bancakan antara KSM dan Pendamping, dugaan tersebut muncul dipermukaan sesudah beberapa orang KSM bercerita kepada media ini. Tak tanggung tanggung pengkondisian untuk pembuatan LPJ Program sanitasi tersebut diduga mencapai belasan juta rupiah.
Sebagaimana disampaikan narasumber beberapa waktu yang lalu, “Ya begitulah adanya mas, dengan nilai yang sebegitu besarnya saya fikir itu sudah selesai semuanya tapi ternyata belum juga,” ujarnya.
Saat ditanya kebenaran informasi yang diterima tim media ini dimana untuk pembuatan LPJ KSM harus setor sebesar Rp 15.000.000 si KSM secara tidak langsung mengamini informasi tersebut, “Kalau yang lain saya tidak tahu, saya fokus apa yang menjadi tanggung jawab saya, kalau saya cerita sekian nanti takutnya saya dikatakan mengadu domba,” ucapnya.
Sementara Dw selaku pendamping Program Sanitasi untuk Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu Timur, Pekon Panjerejo dan Pekon Bulukarto secara terang mengakui adanya dugaan pungli dengan kedok pengkondisian pembuatan LPJ tersebut, “ LPJ itu produknya KSM, dikarenakan tidak semua lokasi ada SDM yang mampu makanya kami garap dengan hasil kesepakatan,” terang Dw kepada media ini Jum’at 20 Februari 2026.
Saat ditanya besaran nilai rupiah yang disetorkan KSM untuk pembuatan LPJ tersebut Dw menenangkan memang benar adanya adapun untuk besaran tidak seperti yang di gemborkan, “Semuanya hasil kesepakatan dengan KSM, adapun besaran biaya yang diberikan KSM kepada kami memang ada tapi tidak sebesar yang di gemborkan dalam pemberitaan,” Terangnya.
Hal senada juga disampaika Rd yang merupakan rekan kerja satu tim Dw, “Kalau kami kan dikasih duit untuk biaya fhoto copy dan lain lain dan yang jelas produknya juga ada (LPJ),” ucapnya.
Dengan adanya pengakuan dari Pendamping terkait adanya dugaan pungli program sanitasi, APH dan instansi terkait khususnya Dinas PUPR Bidang Cipta Karya diminta untuk segera lakukan pemeriksaan agar permasalahan ini bisa di usut tuntas. (Ard)
